Page 4 - Jendela Demokrat Edisi 6
P. 4

ISU UTAMA

Presidential Threshold 20 %

TAK BERNALAR

Fraksi Partai Demokrat
  (FPD) menolak keten-

tuan ambang batas 20/
25 persen untuk pemili-
han presiden dan wakil

  presiden (presidential
threshold). Sementara

   ambang batas parle-
     men (parlementary

 treshold) yang rasional
demi penguatan sistem
kepartaian adalah sebe-

          sar 4 persen.

HAL ini disampaikan FPD pada             kubu yang ingin menunda pembaha-          serentak. Karena diadakan serentak,
           Rapat Paripurna di Gedung     san hingga 24 Juli mendatang.             sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
           MPR/ DPR Senayan, Jakarta                                               maka seharusnya setiap Partai Politik
(20/07/2017) melalui Benny K Harman,        Bagi Demokrat, pengertian bahwa        peserta Pemilu 2019 memiliki hak yang
anggota FPD yang juga Wakil Ketua        yang berhak mencalonkan pasangan          sama untuk mengajukan Calon Presiden
Komisi III DPR RI. Menurut FPD, am-      presiden dan wakil presiden adalah        dan Wakil Presidennya. Dengan putusan
bang batas pencalonan presiden dan       partai politik peserta Pemilu atau        Mahkamah Konstitusi tersebut, semua
wakil presiden (presidential threshold)  Gabungan Partai Politik Peserta Pemi-     Partai Politik peserta Pemilu mempunyai
20/25 persen tidak sesuai hukum, dan     lu yang memperoleh 20% (dua puluh         kedudukan, hak dan kewajibannya yang
tidak masuk akal.                        persen) kursi di DPR RI atau 25% (dua     sama di depan hukum.
   Rapat paripurna untuk menen-          puluh lima persen) perolehan suara
tukan nasib lima isu krusial dalam       sah dalam Pemilu 2014 lalu, menun-           Dalam konteks ini, ketentuan pres-
Rancangan Undang-Undang Pemilu           jukkan betapa logika ini tidak bisa       idential threshold bersifat diskriminatif
(RUU Pemilu) berujung pada aksi          diterima. Karena hasil Pemilu Legis-      dan membeda-bedakan status serta
walk out para anggota sejumlah frak-     latif pada 2014 itu telah dipergunakan    kedudukan setiap parpol peserta
si. Anggota Fraksi Gerindra, Fraksi      untuk mencalonkan Pasangan Calon          pemilu khususnya berkaitan dengan
Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera      Presiden dan Wakil Presiden dalam         hak mengajukan calon presiden dan
(PKS), dan Partai Amanat Nasional        Pilpres 2014, dimana terpilih Joko        calon wakil presiden. Sementara itu,
(PAN) menolak keputusan diambil          Widodo sebagai Presiden dan M Jusuf       parpol peserta Pemilu 2019 bukan
melalui voting yang dilakukan pada       Kalla sebagai Wakil Presiden. Dan ma-     hanya peserta dari Pemilu 2014,
Kamis malam, 20 Juli 2017.               suk akal, karena Pemilu Legislatif dan    melainkan juga parpol baru. Maka
   Aksi walk out tersebut diawali        Pemilu Presiden dalam Pemilu 2014         hasil Pemilu Legislatif 2014 yang
penentuan waktu untuk melakukan          tidak serentak.                           digunakan sebagai rujukan untuk
voting. Sebab, peserta paripurna ma-                                               Pemilu Presiden 2019 sangat jelas
sih terpecah menjadi kubu yang ingin        Ketentuan demikian juga tidak sejalan  akan membatasi hak parpol yang
segera mengambil keputusan serta         dengan putusan Mahkamah Konstitusi        pada 2019 baru menjadi peserta
                                         yang menyatakan Pemilu Legislatif dan     Pemilu. Lebih dari pada itu, keten-
                                         Pemilu Presiden pada 2019 diadakan

                                         5 JENDELA DEMOKRAT

Jendela Demokrat.indd 5                                                            09/08/2017 19:51:39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9