Page 5 - Jendela Demokrat Edisi 6
P. 5

ISU UTAMA

tuan tersebut amat jelas sekali telah   old) pada Pemilu Presiden 2019,’’      mandatori harus diadakan serentak. Itu
merugikan hak konstitusional Partai     kata Benny K Harman.                   terkandung maksud tidak ada lagi am-
Politik peserta Pemilu 2019 untuk       Selain itu, FPD berpandangan           bang batas pencalonan Presiden dan
mengajukan calon presiden dan           bahwa hukum Pemilu yang didesain       Wakil Presiden (presidential threshold)
calon wakil presiden.                   sekarang hendaknya mampu men-          dalam Pemilu Presiden 2019 karena
                                        dorong terjadinya penguatan sistem     Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
   Dikatakan, adanya ketentuan yang     presidensiil dimana Presiden tidak     tersebut akan dilaksanakan serentak.
mensyaratkan hanya parpol peserta       disandera oleh Partai Politik pendukun- Atas dasar itulah, FPD meman-
Pemilu yang memperoleh dukungan         gnya sehingga menyulitkan Presiden dang ketentuan ambang batas
20% (dua puluh persen) kursi di DPR     memenuhi janji-janji politiknya da-    pencalonan Presiden dan Wakil
RI atau 25% (dua puluh lima persen)     lam kampanye. Putusan Mahkamah         Presiden (Presidential Threshold)
perolehan suara sah dalam Pemilu        Konstitusi yang secara expresis verbis dalam Pemilu Presiden 2019 dengan
2014 sangat jelas terkandung mak-       memerintahkan pelaksanaan Pemi-        menggunakan hasil Pileg 2014 yang
sud atau niat untuk membatasi dan       lu Legislatif harus serentak dengan    lalu adalah sebuah kekeliruan atau
menutup peluang bagi munculnya          Pemilu Presiden pada intinya dimak- kesesatan cara pikir juridis yang harus
figur-figur alternatif dalam kontestasi   sudkan untuk memperkuat presiden       segera kita luruskan sebelum bangsa
Pemilu Presiden pada tahun 2019         dalam sistem presidensiil multipartai  dan negara ini jatuh ke dalam kondisi
yang akan datang. Pilihan rakyat di-    tanpa tersandera oleh kepentingan      yang disebut dengan constitutional
batasi sehingga rakyat yang berdau-     Partai Politik pendukungnya. Bukankah fallacy. ***
lat menjadi apatis dalam Pemilu.        itu kehendak rakyat dan
                                        perintah konstitusi kita?
   Fraksi Partai Demokrat juga berpan-     Akhirnya, FPD mene-         “ Apabila hasil
dangan bahwa RUU Penyelenggaraan        gaskan bahwa ketentu-
Pemilu sejatinya harus mendorong        an yang menggunakan               Pemilu Legislatif
munculnya calon-calon pemimpin alter-   Hasil Pemilu Legislatif       2014 dipergunakan
natif agar persaingan dalam demokrasi   2014 sebagai syarat
elektoral semakin meningkat dan         untuk Partai Politik atau           kembali dalam
semakin baik termasuk partisipasi dan   gabungan Partai Politik       penentuan ambang
kualitasnya. Demokrasi yang mem-        dalam mengajukan
persempit pilihan rakyat apalagi untuk                                  batas pencalonan
menutup terjadinya persaingan sehat                                   Presiden dan Wakil
dalam Pemilu jelas akan gagal meng-                                   Presiden (presiden-
hasilkan pemimpin yang berkualitas                                    tial threshold) 2019,
dengan dasar legitimasi yang kuat       Calon Presiden dan                   maka siklus peng-
dari rakyat.Ingat! Dalam kehidupan      Calon Wakil Presiden                    gantian kepemi-
demokrasi, rakyatlah yang berdaulat,    pada Pemilu 2019 mer-                   mpinan nasional   “
rakyatlah yang memilih pemimpinnya,     upakan kontradiksi (con-
dan bukan partai partai politik;        tradictio in terminis) den-          kita bukan 5 (lima)
                                        gan putusan Mahkamah                  tahunan tetapi 10
   ‘’Sesuai dengan konstitusi kita,     Konstitusi yang intinya              (sepuluh) tahunan.
siklus kepemimpinan nasional ber-
langsung 5 (lima) tahunan baik untuk    Pemilu Legislatif dan         BENNY K HARMAN
memilih anggota legislatif maupun       Pemilu Presiden secara
presiden dan wakil presiden. Apabila
hasil Pemilu Legislatif 2014 dipergu-
nakan kembali dalam penentuan am-
bang batas pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden (presidential thresh-
old) 2019, maka siklus penggantian
kepemimpinan nasional kita bukan 5
(lima) tahunan tetapi 10 (sepuluh) ta-
hunan. Sangat mungkin hasil Pemilu
Legislatif 2019, hasilnya akan berbe-
da jauh dengan hasil Pemilu Legisla-
tif 2014. Siapa yang dapat menjamin
hasil Pemilu Legislatif 2014 akan
sama dengan Pemilu Legislatif 2019,
sehingga hasil Pemilu Legislatif 2014
dijadikan rujukan sebagai Ambang
Batas pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden (Presidential Thresh-

                                        6 JENDELA DEMOKRAT

Jendela Demokrat.indd 6                                                                                 09/08/2017 19:51:39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10